Hong Kong perluas jaringan layanan primer dalam dorongan reformasi kesehatan

Pusat kesehatan akan menyediakan skrining, pemeriksaan kesehatan, dan manajemen penyakit kronis.

Hong Kong berencana memperluas jaringan layanan kesehatan primer dengan melibatkan dokter swasta, apotek komunitas, serta tenaga kesehatan penunjang ke dalam district health centres (DHC) sebagai bagian dari reformasi untuk memperluas akses layanan dan mengurangi tekanan terhadap rumah sakit publik.

“Layanan primer sebenarnya sudah lama ada, tetapi pencatatan datanya masih kurang,” ujar Lawrence Iu, executive director lembaga kebijakan publik Civic Exchange, kepada Hong Kong Business. “Ke depan, pengawasan tidak hanya diserahkan kepada organisasi profesi, tetapi juga akan berada di bawah kontrol pemerintah.”

Pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang memungkinkan Primary Healthcare Commission membangun jaringan layanan yang lebih luas, menetapkan standar layanan berskala kota, serta memantau kualitas layanan bersubsidi, sebagaimana disampaikan Chief Executive Hong Kong John Lee dalam pidato kebijakan tahun 2025 pada September lalu.

Jaringan layanan yang direncanakan akan berpusat pada district health centres, yang menyediakan layanan skrining, pemeriksaan kesehatan, serta manajemen penyakit kronis.

Dalam wawancara via Zoom, Iu mengatakan rumah sakit publik di Hong Kong menangani sekitar 90% kasus rawat inap, tetapi hanya menghabiskan sekitar dua pertiga dari total pengeluaran kesehatan—menunjukkan ketidakseimbangan struktural dalam sistem.

Ia menambahkan bahwa sejumlah krisis terakhir menyoroti keterbatasan sistem yang ada. Saat kebakaran Tai Po yang menewaskan 159 orang dan melukai 79 lainnya, pusat kesehatan tersebut berperan menyediakan obat-obatan dan layanan kesehatan mental bagi warga terdampak.

Shin Thant Aung, director di firma konsultan berbasis Singapura YCP Holdings, menilai reformasi ini akan menciptakan jalur rujukan yang lebih jelas. Pasien yang dirujuk oleh pusat kesehatan akan mendapat prioritas di klinik spesialis publik, sementara kasus yang stabil dikembalikan ke layanan komunitas guna mengurangi antrean.

“Setelah reformasi, kami memperkirakan waktu tunggu untuk kasus operasi baru yang stabil di klinik spesialis Health Authority bisa turun sekitar 10%,” ujarnya dalam jawaban tertulis. “Artinya, penghematan waktu sekitar 10 minggu.”

Ia juga menambahkan bahwa platform eHealth+ yang telah ditingkatkan akan memungkinkan berbagai penyedia layanan berbagi data pasien dan mengoordinasikan perawatan secara lebih efektif.

Upaya digitalisasi juga dinilai dapat membuat proses dukungan finansial bagi pasien menjadi lebih efisien dan transparan, ujar Wai Tin Fong, VP Healthcare & Head Country Management di DKSH Hong Kong.

“Pemanfaatan tata kelola berbasis data dan pemantauan kinerja juga akan memperkuat akuntabilitas,” katanya.

Reformasi ini diperkirakan memperluas akses terhadap program skrining dan manajemen penyakit kronis. Aung menyebut terdapat sekitar satu juta warga Hong Kong yang belum terdiagnosis hipertensi atau diabetes.

Per Agustus lalu, Chronic Disease Co-Care Pilot Scheme telah melibatkan lebih dari 140.000 peserta sejak diluncurkan pada November 2023, dan diperkirakan mencapai target tiga tahun sebanyak sekitar 200.000 peserta lebih cepat dari jadwal.

“Kunjungan ke DHC diproyeksikan melampaui tiga juta kunjungan seiring perluasan cakupan ke seluruh 18 distrik,” ujarnya.

Namun, para analis mengingatkan adanya tantangan implementasi. Kinerja layanan bisa berbeda antarwilayah, terutama pada operator pusat kesehatan yang masih baru. Iu menilai perpindahan layanan kesehatan perempuan dan lansia ke dalam jaringan baru berpotensi menimbulkan gangguan sementara jika komunikasi tidak berjalan jelas.

Ia juga menekankan bahwa perilaku pasien sangat dipengaruhi faktor kenyamanan. “Jika tidak cukup praktis, masyarakat bisa kembali ke pola lama—menghubungi layanan darurat dan langsung menuju rumah sakit.”

Wai menambahkan bahwa Hong Kong juga harus mengantisipasi tantangan integrasi digital, koordinasi sektor publik–swasta, dan kompleksitas tata kelola. “Pengalaman internasional menunjukkan bahwa jika elemen-elemen ini tidak terkoordinasi dengan baik, manfaat reformasi bisa berkurang secara signifikan,” katanya.

Ketersediaan tenaga kerja masih menjadi kendala utama, mengingat sebagian besar dokter keluarga berpraktik di sektor swasta. Wai menilai pemerintah kemungkinan akan mulai merekrut tenaga profesional yang dilatih di luar negeri dalam waktu dekat.

Aung menambahkan, Hong Kong kemungkinan membutuhkan sekolah kedokteran ketiga, rekrutmen tenaga medis internasional, serta skema Top Talent Pass untuk memenuhi peningkatan kebutuhan dokter keluarga dan tenaga kesehatan penunjang.